WARGANETZ

Teka-teki tentang status ASN mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H Agus Rianto SH, terjawab sudah. Karena sebelumnya banyak pihak kaget melihat spanduknya dengan latarbelakang partai politik. Dengan tegas mantan Sekdakab Inhu yang juga pernah menududuki sejumlah jabatan strategis lainnya dilingkungan Pemkab Inhu, menyatakan dirinya sudah pensiun. “Saya mengajukan pensiun atas permintaan sendiri (APS) dan sejak bulan Februari 2017 sudah setujui dan ditandatangani pak Bupati H Yopi Arianto SE,” ujar H Agus Rianto SH, Senin (14/8). Dirinya juga membenarkan adanya putusan bupati tentang pemberhentiannya sebagai Sekda sekitar bulan November 2016 lalu. Karena keputusan yang diberikan itu sudah sesuai dengan konsefsi bupati. Bahkan sudah sesuai dengan kewenanganya sebagai kepala daerah. Dengan keputusan itu, dirinya ditempatkan sebagai staf dibagian sekretariat daerah. “Saya sempat menunggu sekitar 1 tahun lamanya, mana tau ada kebijakan pimpinan untuk menempatkan

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dianggap kurang memiliki kemampuan dalam memerangi peredaran gelap narkoba bila dibandingkan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Namun, rencana Pembentukan BNNK di Indragiiri Hulu hingga saat ini belum lagi ada kejelasan. Padahal wacana tersebut sudah lama rencanakan, bahkkan sampai pada penyiapan lahan untuk pembangunan sekretariat BNNK di Inhu. Sekretaris BNK Inhu, Adri Bahar menyatakan bahwa pihaknya beserta Pemkab Inhu sudah mengusulkan pada tingkatan provinsi untuk pembentukan BNNK di Inhu sebagai salah upaya peningkatan status BNK Inhu, namun hingga saat ini koordinasi itu masih terputus, karena bisa jadi ada kriteria tertentu untuk bisa disetujui."Kita sudah usulkan dan Inhu siap untuk itu, tegas kaban Kesbang Inhu ini. Menurutnya, peningkatan status sangat perlu karena jika BNK hanya sebatas pencegahan melalui imbauan dan sosialisasi, namun jika sudah naik maka sudah berwenang untuk menindak langsung dan Bupati sangat mendukung

Sesuai PP Nomor 18 tahun 2017 tentang adanya perubahan hak keuangan dewan, maka tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD naik dua kali lipat. Meskipun PP itu sudah di-Perda-kan, namun tampaknya Anggota Dewan masih bermalas-malasan. Seperti dalam sidang paripurna penyampaian laporan reses tahun 2017 dan pengesahan beberapa Ranperda tahun 2017 pada Senin 14 Agustus 2017 kemarin, Anggota DPRD Kabupaten Inhu yang hadir hanya 27 orang dari total 40 Anggota DPRD. "Tunjangan naik terus, tapi agenda rapat seperti ini tidak ikut, tentu kita sebagai warga kecewa melihat wakil rakyat seperti itu," kata seorang warga Inhu Jumadi kepada datariau.com, Selasa (15/8/2017). Dijelaskan Jumadi, para anggota dewan ini tampaknya hanya rajin hadir saat pembahasan aspirasi atau pokok pikiran (Pokir). "Mereka (Anggota DPRD, red) kita percayakan sebagai perwakilan di pemerintahan, maka berjuanglah sebaik mungkin," pintanya. Seperti diketahui, awal bulan September 2017 mendatang kenaikan tunjanga

Polres Indragiri Hulu melalui Satuan Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti Narkoba di Mapolres Inhu, Selasa (15/8/2017). Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 9 kasus dengan jenis Shabu, Pil ekstasi dan Ganja. Acara pemusnahan dipimpin Waka Polres Inhu Kompol Roni Syahendra SIk dan dihadiri Kasat Narkoba AKP Harut Kemri, Kaban Kesbang Adri Bahar, Kasi Pidum Kajari Inhu Nur Winardi, Hakim Pengadilan Negeri Rengat Petra Jeany SH, Ketua LAM Inhu Zulkifli Gani dan undangan lainnya. Adri Bahar mewakili Bupati Inhu menungkapkan kejahatan Narkoba bukanlah tindak pidana biasa karena sudah menjadi masalah Nasional dan internasional, untuk itu perlu kerja keras untuk menekannya. "Pemkab Inhu saat ini sedang berupaya membuat program untuk sosialisasi terkait penyalahgunaan Narkoba di Inhu," ungkap Adri. Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Inhu ini menyebutkan, instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial akan segera melakukan koordinasi dengan BNK u

Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE, berharap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Inhu tidak lebay, tapi tegas menjalankan peraturan perundangan tentang Ketenagakerjaan. “Diproses saja dan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” jawab Bupati Inhu H Yopi Arianto SE, Selasa (15/8/2017). Bupati Inhu tidak membantah telah menerima laporan tentang upah tenaga kerja (naker) PKS PT Karisma Agro Sejahtera (KAS) di Desa Batu Papan Kecamatan Batangcenaku yang di bawah upah sektor Industri. Selain bayar upah di bawah sektor industri, perusahaan yang baru operasional sejak setahun itu juga hanya bayar hak normatif THR sebesar Rp 600 ribu per orang. “Kasihan masyarakat, kasihan para buruh, dan saya berharap Disnaker Inhu harus tegas, jika terbukti bersalah, perusahaan nakal harus ditindak,” pinta Bupati. Sebelumnya, Kepala Disnaker Pemkab Inhu, H Nikson SH, membenarkan temuan petugas Disnaker Pemkab Inhu tentang upah Naker PKS PT KAS di

Kecamatan Pasir Penyu berhasil menjadi juara umum lomba masak serba ikan Kabupaten Inhu tahun 2017. Hasil itu diraih setelah pada tiga kategori yang dilombakan berhasil menyabet juara. Untuk kategori menu keluarga, Pasir Penyu menjadi juara I, juara II Kecamatan Seberida dan juara III Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kategori menu kudapan, juara I diraih Kecamatan Pasir Penyu, juara II Kecamatan Rengat dan juara III berhasil diraih Kecamatan Seberida. Sedangkan pada kategori menu balita bawah lima tahun juara I Kecamatan Seberida, juara II Kecamatan Pasir Penyu dan juara III Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Lomba masak serba ikan yang telah menginjak tahun ketiga ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Inhu H Khairizal, Selasa (15/8/2017) di Venue panjat tebing komplek Kantor Bupati. Ditaja oleh Dinas Pertanian dan Perikanan bekerja sama dengan PKK Inhu, kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu diikuti peserta dari seluruh kecamatan se Inhu. Selain mengusung misi untuk menciptakan i

Tanpa proses peradilan, seorang tersangka pembabatan hutan HPT tanpa ijin di Desa Siambul Kecamatan Batanggangsal Inhu Riau berinisial MS mendadak dilepas dari jeruji Rutan Kelas II B Rengat dan kembali menghirup udara segar. Kepala Rutan Kelas II B Rengat di Pematangreba, Bejo Sukirman membenarkan seorang TSK Perambah HPT titipan PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau telah dilepas dari tahanan, Kamis (10/8/17). "Sekitar jam 17.00 Wib, tersangka dijemput oleh tiga orang PPNS DLHK Riau. Satu diantaranya ikut melakukan penjemputan adalah Kabid Perlindungan Hutan DLHK Riau, Agus Suryoko," terang Kepala Rutan. Menurut Bejo, Rutan Kelas II B Rengat tidak punya otoritas melanjutkan penahanan kepada TSK Perambah HPT inisial MS. "Terhitung April 2017, MS titipan PPNS DLHK Riau. Tapi karena si penitip tahanan melakukan penjemputan tentunya kami lepas," papar Bejo. Alasan PPNS DLHK Riau kepemimpinan Agus melakukan pembebasan penahanan kepada inisial M

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi ke tangan petani, Babinsa Koramil 01/Rengat, Serka Yoserizal, melakukan pengawasan dan pengawalan. Pengawasan dimulai dari gudang penyimpanan hingga sampai kepada para petani yang berhak menerima di Indragiri Hulu (Inhi). "Hal ini sejalan dengan tugas pendampingan kepada kelompok tani di Kecamatan Kuala Cenaku," ujar Serka Yoserizal. Sementara itu, Danramil meminta para Babinsa aktif mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi secara ketat di wilayah Desa binaan masing-masing agar bahan penyubur tanaman ini sampai ke petani dengan tepat sasaran. Sehingga program pemerintah dalam peningkatan produksi pangan dapat tercapai dengan baik. Babinsa harus bisa berperan aktif dan bisa menggerakkan kelompok tani di wilayahnya. Dengan begitu segala kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh para petani dapat dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Tak itu saja, Babinsa diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan seluruh unsur